Uji Publik Naskah Akademik SINAS


Balitbang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat dicapai apabila hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para penggunanya khususnya masyarakat.
 
“Untuk itu perlu adanya suatu Undang-Undang yang dapat mengakomodir kewajiban dan kepentingan para pelaku iptek," ujar Agus Warianto, Kepala Balitbang Provinsi Jawa Tengah, dalam Forum Diskusi "Uji Publik Naskah Akademik Sistem Inovasi Nasional", Jumat, 15 Maret 2013 di Kantor Balitbang Jawa Tengah.
 
Asisten Deputi Legislasi Iptek Kemenristek, Kemal Prihatman, kemudian memaparkan “Uji Publik Naskah Akademik Sinas”. Kemal menerangkan bahwa dalam mengakomodir berbagai kebutuhan para pelaku iptek serta peranan iptek dalam mendukung sistem inovasi nasional, diperlukan adanya amandemen dalam UU No. 18 tahun 2002. Kemal menjelaskan bahwa Uji Publik Naskah Akademik Sinas merupakan rangkaian kegiatan lanjutan penyusunan RUU Sinas.
 
“Tujuan kegiatan Uji Publik Naskah Akademik Sinas yaitu mendapatkan berbagai masukan dari para pelaku iptek dalam penyempurnaan penyusunan RUU Sinas," jelas Kemal.
 
Dalam sesi diskusi, Irwan dari Balitbang Wonogiri menyatakan perlu adanya suatu mekanisme pada UU no. 18 Tahun 2002 mengenai penguatan kelembagaan iptek baik yang ada di pusat maupun daerah. Hal ini akan mempengaruhi posisi Balitbang daerah dalam menentukan program dan anggaran kegiatan. 
 
Agus Santoso dari Kantor Balitbang Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya suatu pengaturan mengenai HAKI dan Indikasi Geografis. Selain itu beliau mengemukakan mengenai lemahnya anggaran untuk kegiatan Balitbang.
 
Rahman dari Kantor Balitbang Provinsi Jawa Tengah menjelaskan pentingnya aspek sosial dan budaya dalam pengembangan iptek. Selain itu perlu dimasukan suatu klausul dalam UU No.18 Tahun 2002 tentang punisment bagi daerah yang melaksankan kegiatan iptek
 
Yanto dari Kantor Balitbang Provinsi Jawa Tengah menjelaskan perlu adanya pengaturan secara jelas dalam UU no. 18 tentang konsep antara penelitian,pengembangan/perekayasaan, pelatihan/pendampingan dan penerapan.
 
Daud Samsudewa dari LPPM UNDIP mengemukakan penelitian di perguruan tinggi bukan berasal dari kebutuhan masyarakat tapi lebih kepada ilmu yg dikuasai oleh para peneliti. Selain itu perlu adanya konsep pengaturan HAKI yang efektif dan efisien. 
 
Rodiyah dari LPPM Universitas Semarang menyatakan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan UU no. 18 Tahun 2002 antara lain struktur kelembagaan iptek harus jelas dan perlu adanya pernyataan mengenai kewajiban dan monev kelembagaan iptek. Selain itu perlu adanya penjelasan mengenai pasal pembiayaan dan pengaturan yang jelas tentang kelembagaan sentra HAKI. 
 
Agus  Suranta, Balitbang Provinsi Jawa Tengah mengatakan amandemen UU no. 18 Tahun 2002 perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai peranan iptek bagi masyarakat. Selain itu beliau menjelaskan perlu adanya evaluasi bagi peraturan turunan UU No.18 Tahun 2002.
 
Dalam penutupan acara Uji Publik Naskah Akademik Sinas, Agus Warianto Kepala Balitbang Provinsi Jawa Tengah menjelaskan para peserta dapat memberikan masukan melalui Kantor Balitbang Provinsi Jawa Tengah atau secara langsung kepada Kantor Kementerian Riset dan Teknologi. (ad4-dep1/ humasristek)
Sumber : http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/12909