Sosialisasi Permen Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011: Keberpihakan pada Perlindungan Konsumen Penerbangan


Berkembangnya industri di bidang angkutan udara dewasa ini berdampak pada semakin banyaknya maskapai penerbangan komersial (airlines) di Indonesia. Banyaknya maskapai penerbangan ini salah satunya menyebabkan semakin murahnya harga tiket pesawat yang hampir sama dengan harga tiket angkutan darat, seperti kereta api sehingga pengguna jasa angkutan udara (pesawat) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun sayangnya, hal tersebut belum diimbangi dengan adanya perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan udara, salah satu contohnya adalah maraknya kasus delay dan kecelakaan pesawat. Banyak keluhan dan kritik dari berbagai kalangan akibat kerugian yang dirasakan para pengguna angkutan udara tersebut.
Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna angkutan udara dan menjawab keluhan serta kritik berbagai kalangan yang beranggapan bahwa selama ini penyelenggaraan jasa penerbangan dirasakan sangat merugikan pengguna angkutan udara, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Beberapa hal yang menjadi dasar ditetapkannya Permenhub ini adalah amanah dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 akan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan, yaitu 8 Nopember 2011. Dalam rangka mensosialisasikan Permenhub ini, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 pada hari Selasa, 11 Oktober 2011, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Acara ini dibuka oleh Kapus Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan yang dilanjutkan dengan sambutan Ketua Bakohumas Pusat, James Pardede.

Dalam sambutannya Bambang menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan terus-menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya melalui perlindungan pengguna jasa angkutan udara yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011. Sosialisasi Permenhub ini, sangat penting artinya bagi Bakohumas dan stake holder yang akan merasakan manfaat dari peraturan ini, ujar Bambang.

Selanjutnya, Ketua Bakohumas Pusat, James Pardede menyampaikan bahwa adanya kelancaran di bidang transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam hal ini angkutan udara mempunyai peran yang penting sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk adanya perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan udara. Seringnya terjadi delay penerbangan akhir-akhir ini, menyebabkan banyak pengguna jasa angkutan udara yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, hadirnya Permenhub ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan udara, lanjut James.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini Kasubdit Angkutan Udara Terjadwal, Dirjen Perhubungan Udara, Herni Pramurahardjo didampingi Kasubdit Angkutan Udara Tidak Terjadwal, Dirjen Perhubungan Udara, Anung Bayu Murti. Dalam paparannya, Bambang menyampaikan bahwa latar belakang penyusunan Permenhub ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan udara tentang arti sebuah "tiket", "surat muatan udara", dan "claim tag"; tanggungjawab Pemerintah sebagai fasilitator untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna jasa angkutan udara serta pihak ketiga; dan memberikan kepastian hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dalam melakukan perikatan hukum jasa angkutan udara serta pihak ketiga.

Lebih lanjut Herni menyampaikan bahwa Permenhub ini terdiri atas 10 Bab dan 29 Pasal serta Lampiran. Dalam Permenhub ini diatur mengenai besaran yang diberikan bagi para pengguna jasa angkutan udara. Adapun besaran yang telah ditentukan adalah:
1) Jumlah ganti rugi atas keterlambatan pesawat atau delay lebih dari 4 (empat) jam adalah Rp. 300.000,- per penumpang; 2) Jumlah ganti rugi bagi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat karena kecelakaan adalah Rp. 1,25 milyar, jumlah yang sama juga diberikan kepada orang yang cacat tetap menurut ketentuan dokter dalam jangka waktu 60 hari; 3) Jumlah ganti rugi bagi penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat diberikan penggantian sebesar Rp. 200.000,-/kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,-/penumpang; dan 4) Jumlah ganti rugi untuk kehilangan kargo diganti Rp. 100.000,-/kg kepada pengirim dan jika mengalami kerusakan diberikan penggantian sebesar Rp. 50.000,-/kg.

Yang tidak kalah penting diatur dalam Permenhub ini adalah mengenai batas tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Batas tanggung jawab pengangkut angkutan udara adalah:
1) Pada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandara tujuan; 2) Pada bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check-in) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang; dan 3) Pada kargo dimulai sejak pengirim barang menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut sampai dengan waktu ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara (airway bill).

Pada dasarnya, penerapan Permenhub ini diharapkan dapat mengatasi persoalan keterlambatan atau delay penerbangan yang merugikan pengguna jasa angkutan udara yang selama ini sudah sangat sering terjadi. Walaupun keterlambatan atau delay penerbangan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan angkutan udara tidak diimbangi dengan pertumbuhan sarana dan prasarana bandara. Sebagai contohnya kadang pesawat mengalami keterlambatan landing karena landasan/traffic di bandara padat. Namun dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan udara juga harus tetap dilindungi, ujar Nerni.

Diharapkan dengan adanya Permenhub ini, hak dan kewajiban pengguna jasa, penyedia jasa angkutan udara maupun pihak ketiga menjadi lebih jelas, sehingga apabila terjadi wanprestasi, akan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (iwr/wac/humasristek)