PPATK Dorong KPK Gunakan UU TPPU


[JAKARTA] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggunakan UU No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Termasuk, dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games dengan tersangka Muhammad Nazaruddin.

"Saya mendorong KPK untuk menggunakan UU TPPU dalam kewenangannya terkait perkara korupsi. Dimana, mungkin bisa didorong (untuk digunakan dalam perkara Nazaruddin)," kata Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, saat menyambangi kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Yusuf, Nazaruddin kemungkinan bisa dijerat sebagai pihak yang menerima uang dan dijerat dengan UU TPPU.

Pernyataan Ketua PPATK yang baru tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Chandra M Hamzah. Menurut Chandra, telah terjadi diskusi mengenai UU TPPU yang baru. Dimana, Yusuf mendorong penggunaannya.

"Beliau (Yusuf) mendorong agar kasus-kasus korupsi yang terindikasi ada pencucian uang maka digunakan UU TPPU. Dimana, agar KPK melakukan penyidikan dan penuntutan ,menggunakan UU TPPU," kata Chandra, Kamis (3/11).
 
Hanya saja, Chandra mengatakan dalam pertemuan tersebut tidak membahas secara spesifik penggunaan UU TPPU untuk menjerat Nazaruddin. Melainkan, hanya pembahasan secara umum.

Seperti diketahui, UU TPPU yang baru memungkinkan KPK untuk menyelidiki perkara pencucian uang. Dengan catatan, tindak pidana awalnya adalah korupsi. [N-8]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/ppatk-dorong-kpk-gunakan-u...