Pengimplementasian Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) ke dalam Sistem Hukum Nasional


Dasar hukum laut Indonesia menggunakan ’Asas Archipelago’, yang berarti Indonesia menjadi negara kepulauan atau ’Archipelagic State’. Dalam sidangnya tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah mengumumkan Perairan Negara Republik Indonesia’ yang menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan dan/atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka diadakan pembahasan tentang bagaimana pengimplementasian konvesi hukum laut internasional ke dalam sistem hukum nasional yang diselenggarakan oleh Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia pada  Senin, 12 Oktober 2011 bertempat di Ruang Rapat Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Gd. Mina bahari II Lt. 7 dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Polair Mabes Polri, Kepala Dinas Hidro Oseanografi Mabes TNI AL, Kepala Dinas Hukum Markas Besar TNI AL, Kepala Dinas Hukum Markas Besar TNI AU dan para undangan terkait kebijakan kelautan lainnya.
Rizald Max Rompas, Sekretaris DEKIN menjelaskan statements bidang kelautan yaitu:
1.Deklarasi Djuanda 3 desember 1957
2.Deklarasi Bunaken 26 September 1998, yang bertolak ukur pada visi pembangunan dan persatuan  nasional diarahkan berorientasi ke laut; TBI (Tahun Bahari Internasional) 1998 merupakan program UNESCO sebagai Tahun Bahari Internasional; pencanagan upaya PBB dan bangsa Indonesia menyadarkan umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebgai warisan umat manusia; membangun kesadaran Indonesia akan geografi wilayahnya, dan kemanuan Indonesia dalam membangun kelautan.
3.Seruan Sunda Kelapa 27 Desember 2001, berisi 5 pilar program pembangunan menuju negara maritim, yaitu: membangun kembali wawasan bahari; kedaulatan dilaut; industri dan jasa maritim; mengelola kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil; dan mengembangkan hukum nasional di bidang kelautan.
4.Gerbang Mina bahari 2003, yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan secara sektoral dapat dilaksanakan dengan terintegrasi dan terkoordinasi; terfokusnya 3 bidang, yaitu di industri perikanan, industri pelayaran, dan wisata bahari.
5.dicangkannya pembangunan kelautan Indonesia Tahun 2006 (Sumatera Barat), yaitu : pembangunan kelautan menyeimbangkan antar land base development dengan ocean base development; perlunya pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bidang kelautan.
6.Kesepahaman dan dukungan bersama antar menteri Tahun 2007 dengan 3 pilar fokus percepatan pembangunan kelautan, yaitu pada sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari.
7.Terselenggaranya World Ocean Conference (WOC) Tahun 2009 di Manado, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengkombinasikan antara substansi kelautan dengan perubahan iklim, karena secara timbal balik keduanya saling mempengaruhi dampak perubahan iklim terhadap laut dan dampak laut terhadap perubahan iklim.
8.Pasal 25 A UUD 1945, yang menyebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara.

Dikatakan olehnya bahwa pada saat perumusan pengimpelemtasian ke dalam perundang-undangan nasional terdapat permasalahan di bidang wilayah laut/kawasan berdasarkan UNCLOS 1982, wilayan negara, penegakan hukum laut, kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut, dan perizinan penelitian di perairan Indonesia.

“Pembangunan nasional kelautan harus mencerminkan kebutuhan dan didasari prakarsa dan kondisi masyarakat yang memang memerlukan ketentuan hukum dapat terlaksana, sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat, rasa keadilan dan kepatutan”, ujar Rizald Max Rompas.

Pengembangan hukum harus mampu menghidupkan kegiatan ekonomi secara produktif dan mendorong akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mampu mendayagunakan potensi ekonomi dan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan hukum kelautan harus mengacu pula pada ketentuan-ketentuan hukum internasional di bidang kelautan. Hal ini juga berlaku dalam mengatur kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu dalam melakukan pengimplementasian konvensi hukum laut internasional ke dalam sistem hukum nasional maka lndonesia perlu menyusun Ocean Policy, yaitu suatu rumusan latar belakang, permasalahan dan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan kelautan yang menyeluruh dan komprehensif sebagai dasar bagi perumusan kebijakan-kebijakan operasional kelautan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terlaksananya berbagai kebijaksanaan pembangunan kelautan secara integral yang menyangkut bidang bidang lintas sektoral, dibutuhkan titik pengendalian/koordinasi setingkat menteri koordinator. (rch/hk.bhh/jdih.ristek)